Resmi, Komdigi Larang Operator Hanguskan Sisa Kuota Internet

---

Ringkasan: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayar. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026, terbit 28 Agustus 2026, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Apa Itu SE Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026?

SE Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 adalah surat edaran tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota. Aturan ini melarang operator seluler menghapus sisa kuota internet pelanggan secara sepihak dan melarang pengenaan biaya tambahan untuk mempertahankannya.

Awal Mula: Gugatan Sepasang Suami Istri ke Mahkamah Konstitusi

Aturan ini tidak muncul tiba-tiba. Kisahnya bermula dari gugatan seorang pengemudi ojek online.

Didi Supandi, seorang driver ojol, bersama istrinya Wahyu Triana Sari yang berjualan kuliner daring, mengajukan uji materiil ke MK. Mereka menggugat Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan tarif telekomunikasi dalam UU Nomor 36 Tahun 1999. Gugatan teregistrasi dengan nomor perkara 273/PUU-XXIII/2025, bergabung dengan permohonan dosen sekaligus advokat Rega Felix.

Pada 23 Juli 2026, MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut. Ketua MK Suhartoyo menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai mewajibkan penyedia jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan bisa dipakai.

Hakim konstitusi Liliek Prisbawono Adi menegaskan yang perlu dilindungi bukan “kuota” sebagai istilah teknis, melainkan nilai ekonomi dari layanan yang sudah dibayar pelanggan tapi belum habis dipakai. Putusan MK bersifat final, tanpa mekanisme banding atau kasasi.

Isi Lengkap Aturan Baru Komdigi

SE Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 menerjemahkan putusan MK itu menjadi kewajiban operasional bagi operator. Dua larangan pokoknya:

1. Larangan menghanguskan sisa kuota sepihak — operator tidak boleh lagi menghapus otomatis sisa kuota begitu masa aktif paket berakhir.
2. Larangan biaya tambahan — operator tidak boleh menagih biaya ekstra kepada pelanggan yang ingin mempertahankan atau memakai sisa kuotanya.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan status kuota yang sudah dibayar. “Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan,” tegasnya di Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

SE ini tidak mewajibkan satu skema tunggal seperti rollover penuh. Operator wajib menyediakan pilihan mekanisme perlindungan, dan pelangganlah yang menentukan mana yang sesuai kebutuhannya. Mekanisme yang bisa ditawarkan meliputi:

• Akumulasi kuota ke periode berikutnya (rollover)
• Skema tanpa akumulasi (non-rollover) dengan perlindungan lain
• Perpanjangan masa aktif kuota
• Pengalihan manfaat ke layanan lain
• Kompensasi
• Pengembalian dana (refund)
• Bentuk perlindungan lain yang tidak merugikan pelanggan

Pendekatan ini menggeser kendali dari operator ke pelanggan. Sebelumnya, jenis layanan lebih banyak ditentukan sepihak oleh operator berdasarkan skema paket yang mereka jual.

Kewajiban Pelaporan Operator dan Tenggat Waktunya

Komdigi tidak hanya menerbitkan larangan, tapi juga memasang mekanisme pengawasan. Operator wajib melaporkan pemenuhan kewajiban ini secara berkala, satu bulan sekali.

Laporan pertama ditargetkan masuk paling lambat 28 September 2026, tepat satu bulan sejak SE diterbitkan. Setelah itu, laporan perkembangan wajib disampaikan setiap bulan sebagai bagian dari mekanisme pemantauan kepatuhan operator.

Meutya menyebut kebijakan ini juga merespons keluhan publik. Menurutnya, Komdigi menerima banyak aduan bahwa sejumlah operator belum sepenuhnya mematuhi semangat putusan MK meski putusan itu sudah terbit sejak Juli 2026.

Kanal Pemantauan Kuota yang Wajib Disediakan Operator

Selain soal skema perlindungan, operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan kuota yang terintegrasi. Tujuannya agar pelanggan bisa dengan mudah mengecek sisa kuota dan riwayat pemakaiannya sendiri, tanpa harus menebak-nebak lewat estimasi kasar di aplikasi pihak ketiga.

Kanal ini penting karena selama ini transparansi pemakaian kuota sering jadi sumber keluhan pelanggan, terutama saat kuota dianggap habis lebih cepat dari perkiraan.

Bagaimana Dampaknya bagi Pelanggan?

Bagi pengguna seluler di Indonesia, ada beberapa perubahan konkret yang perlu diperhatikan setelah SE ini berlaku per 28 Agustus 2026:

1. Sisa kuota tidak otomatis hilang saat masa aktif paket berakhir, selama pelanggan memilih mekanisme perlindungan yang tersedia.
2. Tidak ada biaya tambahan yang sah dikenakan operator hanya untuk mempertahankan sisa kuota yang sudah dibayar.
3. Pelanggan berhak memilih skema — rollover, refund, atau bentuk lain — bukan operator yang menentukan sepihak.
4. Operator wajib menyediakan kanal cek kuota yang transparan dan mudah diakses.
5. Pengaduan tetap bisa dilayangkan ke Komdigi jika operator masih melanggar ketentuan ini setelah tanggal berlaku.

Karena aturan ini baru berjalan, penerapan teknis di aplikasi masing-masing operator kemungkinan masih menyesuaikan menjelang tenggat pelaporan 28 September 2026.

Baca Juga Drone AI Rusia Mulai Teror Ukraina, Bisa Pilih Target Sendiri Tanpa Dikendalikan Manusia?

FAQ — Aturan Larangan Kuota Hangus

---

Sumber: Kompas.com, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik.com, Niaga.Asia, Media Alkhairaat