Kritik Internal: 36 Anggota Organisasi Yahudi Inggris Mengecam Perang Israel di Gaza

ragnaroratmangoen.com/, 19 APRIL 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

London, 19 April 2025 — Dalam sebuah langkah langka yang mengguncang komunitas Yahudi Inggris dan menimbulkan reaksi luas secara internasional, sebanyak 36 anggota terpilih dari Board of Deputies of British Jews, badan perwakilan resmi komunitas Yahudi terbesar di Inggris, menyampaikan kecaman terbuka terhadap kebijakan militer Israel di Gaza.

Surat terbuka yang diterbitkan pada pertengahan April 2025 di Financial Times itu menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap eskalasi kekerasan di Gaza, menyebut tindakan pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai pelanggaran nilai-nilai etika Yahudi dan hukum kemanusiaan internasional.


Isi Surat Terbuka: Seruan Etis dan Kemanusiaan

Dalam surat sepanjang beberapa paragraf tersebut, para penandatangan — yang terdiri dari berbagai tokoh komunitas, profesional hukum, akademisi, dan aktivis Yahudi — menyatakan bahwa:

“Tindakan brutal dan tidak proporsional yang dilakukan Israel terhadap penduduk Gaza tidak dapat lagi dibenarkan atas nama pertahanan diri. Ini bukan hanya melukai warga sipil Palestina, tetapi juga mencoreng nama baik Israel di mata dunia dan mengkhianati prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan moral Yahudi.”

Mereka menyoroti:

  • Pengeboman terhadap infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan sekolah.
  • Blokade bantuan kemanusiaan yang menyebabkan bencana kelaparan di Gaza.
  • Kurangnya komitmen terhadap proses damai.
  • Ekspansi pemukiman ilegal di Tepi Barat, yang dianggap memperkeruh konflik dan menghambat solusi dua negara.
  • Penghapusan independensi yudisial di Israel, yang dinilai memperlemah demokrasi dan supremasi hukum.

Latar Belakang Konflik

Konflik saat ini antara Israel dan Hamas telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023, ketika serangan lintas batas oleh Hamas menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan menyebabkan lebih dari 200 orang disandera. Serangan balasan Israel menyusul dengan operasi darat dan udara intensif di Gaza yang telah memakan lebih dari 50.000 korban jiwa, mayoritas warga sipil, menurut berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional.

Meskipun sejumlah upaya gencatan senjata telah dilakukan, termasuk yang memungkinkan pembebasan sebagian sandera, perang terus berlanjut dan menyebabkan penderitaan massal di kedua belah pihak, terutama di wilayah Gaza yang kini berada di ambang kehancuran total.


Kritik terhadap Pemerintah Netanyahu

Surat terbuka tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak lagi mencerminkan semangat Zionisme etis yang dulu mendasari berdirinya negara Israel.

Philip Goldenberg, seorang pengacara senior dan penandatangan surat, mengatakan:

“Pemerintah Netanyahu telah memilih jalan kekerasan tanpa batas dan manipulasi politik dalam negeri yang berbahaya, yang tidak hanya mengorbankan warga Palestina tetapi juga merusak fondasi moral dan demokratis Israel itu sendiri.”

Selain itu, para deputi mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap kekuatan militer sebagai satu-satunya solusi akan memperpanjang penderitaan, memperbesar radikalisasi, dan mengisolasi Israel secara internasional.


Dukungan terhadap Kemanusiaan dan Solusi Damai

Para penandatangan mendukung:

  • Pembebasan semua sandera yang masih ditahan Hamas.
  • Pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.
  • Proses negosiasi damai yang melibatkan komunitas internasional dan masyarakat sipil Israel-Palestina.
  • Solidaritas terhadap warga Israel yang menentang perang, termasuk keluarga para sandera dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terus turun ke jalan menuntut diakhirinya kekerasan.

Respons dari Board of Deputies dan Komunitas Yahudi

Presiden Board of Deputies of British Jews, Phil Rosenberg, segera merespons surat terbuka tersebut. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa meskipun anggota yang menandatangani surat adalah bagian dari organisasi, mereka tidak mewakili pandangan resmi institusi secara keseluruhan, yang terdiri dari lebih dari 300 perwakilan.

Rosenberg mengatakan:

“Kami menghargai keprihatinan yang diajukan oleh rekan-rekan kami, tetapi kami juga menyerukan kehati-hatian dalam menyampaikan kritik di ruang publik, terutama ketika identitas Yahudi dipakai untuk memperkuat narasi anti-Israel yang semakin dominan di media.”

Ia menambahkan bahwa Board tetap mendukung hak Israel untuk membela diri dari terorisme dan akan terus bekerja untuk solusi damai dan berkelanjutan, namun dengan pendekatan yang mencerminkan solidaritas internal komunitas.


Reaksi Global dan Konteks Sosial-Politik

Pernyataan ini menambah panjang daftar tokoh Yahudi di diaspora yang mulai bersuara kritis terhadap Israel, sebuah tren yang semakin terlihat sejak 2020-an. Komunitas Yahudi di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia juga mengalami dinamika serupa, di mana generasi muda cenderung lebih kritis terhadap kebijakan keras Israel.

Selain itu, di Israel sendiri, perpecahan internal semakin melebar. Demonstrasi massal telah terjadi selama berbulan-bulan, menuntut diakhirinya perang dan meminta pertanggungjawaban Netanyahu atas korban yang terus berjatuhan.


Kesimpulan: Suara Baru dalam Dinamika Lama

Surat terbuka dari 36 anggota Board of Deputies of British Jews bukan sekadar pernyataan politik, melainkan sebuah penanda bahwa dunia Yahudi global sedang mengalami perubahan penting dalam cara mereka memandang Israel, Zionisme, dan tanggung jawab moral dalam konflik panjang Israel-Palestina.

Seruan mereka bukan anti-Israel, melainkan seruan untuk introspeksi, untuk kembali pada nilai-nilai dasar Yahudi yang mengedepankan keadilan (tzedek), kasih sayang (chesed), dan kedamaian (shalom).

BACA JUGA: Trump Digugat California Akibat Kebijakan Tarif Impor: Dampak Ekonomi dan Proses Hukum yang Berkelanjutan

BACA JUGA: Trump Bertemu Delegasi Jepang, Bahas Tarif Impor AS

BACA JUGA: Pidato Pertama Joe Biden Usai Lengser: Seruan Keadilan Sosial dan Kritik terhadap Warisan Pemerintahan Trump